PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN ATAS KURANGNYA ALAT PELINDUNG DIRI (APD) DALAM TINDAKAN PENANGANAN PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT "X" DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

Tenaga Kesehatan merupakan salah satu garda yang paling terdepan yang berupaya membantu penanganan pandemi Covid-19, mengenai perlindungan hukum terhadap Tenaga Kesehatan atas kuranganya alat pelindung diri dimasa pandemi ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan demikian pemerintah disegala tingkatan harus berupaya penuh agar permasalahan dapat teratasi. Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan dimasa Pandemi Covid-19 yaitu salahsatunya sebagai upaya pengendalian dan upaya pencegahan penyakit baik penyakit menular ataupun penyakit tidak menular. Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan hukum bagi tenaga kesehatan atas kurangnya alat pelindung diri, Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan atas kurangnya alat pelindung diri, dan Bagaimana penyelesaian terhadap kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan dalam tindakan penanganan pasien Covid-19 di Rumah Sakit “X” dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang artinya analisis dilakukan dengan menggunakan peraturan perundangundangan beserta suatu tori-teori yang relevean dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan dalam skrispsi ini. Peneliti juga menggunakan jenis metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan wawancara. Dari hasil penelitian mengenai penyelesaian terhadap kurangnya alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan dalam tindakan penanganan pasien Covid-19 Di Rumah Sakit “X” dikaitkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu Pemerintah Daerah telah berkontribusi penuh dalam upaya pemenuhan alat pelindung diri sebagai upaya perlindungan hukum bagi Tenaga Kesehatan dan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kata kunci : Perlindungan Hukum, Alat Pelindung Diri, Covid-1